MUHAMMAD AHSIN KHULUQI

  Bab ini menekankan secara khusus pentingnya dimensi pendidikan dan pembentukan karakter sebagai prasyarat mendasar bagi keberlanjutan jangka panjang sistem ekonomi yang diusulkan, mengingat sistem sebaik apa pun tidak akan berkelanjutan tanpa manusia yang menjalankannya secara berkarakter. A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs. Nilai Pancasila-Islam Sub-bab ini mendiagnosis secara kritis krisis moral yang melanda perilaku ekonomi masyarakat kontemporer—materialisme yang mengukur keberhasilan hidup semata dari kepemilikan materi, hedonisme yang mengutamakan kesenangan sesaat tanpa pertimbangan jangka panjang, dan individualisme yang mengikis solidaritas sosial—yang dipandang secara mendasar bertentangan dengan nilai kekeluargaan Pancasila dan akhlak ekonomi Islam yang menekankan kesederhanaan (zuhud) dan kepedulian sosial. Diagnosis ini menjadi latar belakang urgensi pendidikan karakter ekonomi bagi generasi muda. B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter...

Bab ini menautkan seluruh gagasan filosofis dan konseptual dari bab-bab sebelumnya dengan kerangka hukum dan kelembagaan konkret yang berlaku di Indonesia, menjembatani teori dengan implementasi kebijakan nyata. A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional Sub-bab ini melakukan analisis tekstual dan kontekstual yang mendalam terhadap Pasal 33 UUD 1945 beserta seluruh ayatnya—asas kekeluargaan dalam Ayat 1, penguasaan negara atas cabang produksi penting dalam Ayat 2, pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dalam Ayat 3, serta prinsip demokrasi ekonomi dan berkelanjutan dalam Ayat 4—menunjukkan secara rinci bagaimana pasal konstitusional ini secara substantif kompatibel dan bahkan dapat diperkaya oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dibahas sepanjang buku. B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Bagian ini memetakan secara komprehensif perkembangan regulasi ekonomi syariah nasional dari waktu ke waktu, mencakup ...

  Bab ini memperluas cakrawala perbandingan dengan membandingkan sistem integratif Pancasila-Islam dengan berbagai model ekonomi alternatif yang berkembang di belahan dunia lain, sebagai upaya memperkaya perspektif dan mengambil pelajaran yang relevan. A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Sub-bab ini membahas secara mendalam model Soziale Marktwirtschaft (ekonomi sosial pasar) yang dikembangkan Jerman pasca Perang Dunia II, yang menggabungkan mekanisme pasar bebas dengan jaring pengaman sosial yang kuat melalui sistem asuransi sosial wajib dan regulasi ketenagakerjaan yang melindungi pekerja. Sub-bab ini menganalisis secara kritis kompatibilitas model ini dengan prinsip keseimbangan (tawazun) dalam sistem Pancasila-Islam, sekaligus mencatat perbedaan konteks—di mana model Jerman berbasis sekularisme dan negara kesejahteraan modern, sementara sistem yang diusulkan berbasis nilai transenden. B. Ekonomi Kesejahteraan Ska...

  Bab ini mendalami secara teknis operasional tiga instrumen kunci ekonomi kerakyatan berbasis nilai yang telah disinggung pada bab-bab sebelumnya, kini dibahas secara lebih rinci dan aplikatif. A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Sub-bab ini membahas secara teknis operasional koperasi syariah, mencakup struktur kelembagaan yang khas (rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, pengurus dan pengawas syariah), berbagai akad yang digunakan dalam operasionalnya (mudharabah, musyarakah, murabahah untuk pembiayaan barang), serta bagaimana model ini secara praktis menggabungkan asas kekeluargaan konstitusional dengan prinsip syirkah Islam dalam satu kesatuan kelembagaan yang telah terbukti berkembang di berbagai daerah di Indonesia. B. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Penguatan Ekonomi Rakyat Bagian ini menjelaskan secara mendalam fungsi zakat yang jauh melampaui sekadar kewajiban ritual keagamaan, melainkan sebagai instrumen redistribusi kekayaan ...

  Bab ini membahas secara mendalam arsitektur fiskal negara dalam kerangka integratif, mencakup bagaimana negara mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya publik secara berkeadilan. A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu Sub-bab ini membandingkan secara sistematis sistem fiskal modern yang berbasis pajak dengan instrumen fiskal Islam klasik seperti zakat (kewajiban keagamaan bagi Muslim yang mampu), jizyah (pajak historis bagi non-Muslim dalam negara Islam klasik sebagai kompensasi perlindungan), kharaj (pajak atas tanah pertanian), dan 'ushr (pajak atas hasil pertanian atau perdagangan lintas batas). Sub-bab ini menunjukkan titik temu mendasar pada tujuan bersama kedua sistem, yaitu pembiayaan kepentingan publik secara berkeadilan, meskipun mekanisme teknisnya berbeda. B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila Bagian ini membahas secara rinci bagaimana pajak (dharibah, sebagai k...

Bab ini membahas secara mendalam agenda reformasi sistem keuangan nasional berdasarkan nilai-nilai integratif yang telah dibangun pada bab-bab sebelumnya, mengingat sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang paling banyak disorot kritik dari perspektif Islam karena keterkaitannya dengan riba. A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam Sub-bab ini mengulas secara mendalam kritik terhadap sistem keuangan berbasis bunga (interest-based system) yang dianggap memiliki sejumlah kelemahan struktural: rentan terhadap gelembung spekulatif dan krisis finansial sebagaimana terlihat dalam berbagai krisis ekonomi global, cenderung memperlebar kesenjangan karena keuntungan bunga mengalir kepada pemilik modal tanpa mempertimbangkan risiko usaha riil, serta secara prinsip bertentangan dengan asas keadilan sosial Pancasila dan larangan riba dalam Islam. Kritik ini menjadi latar belakang argumentatif mengapa reformasi sistem keuangan nasional dipandang perlu da...