BAB 1 HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

## A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

### A.1 Kritik atas Reduksionisme Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional (klasik-neoklasik) sejak Adam Smith hingga aliran neoliberal cenderung memperlakukan manusia sebagai **faktor produksi** yang setara dengan modal dan tenaga kerja — sesuatu yang dapat dihitung, dioptimalkan, dan pada titik ekstrem, dieksploitasi demi efisiensi. Kritik terhadap pandangan ini menjadi pijakan awal bab pertama: bahwa mereduksi manusia sekadar sebagai variabel dalam fungsi produksi (Y = f(K, L)) menghilangkan dimensi kemanusiaannya — kehendak bebas, martabat, dan tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar konsumsi-produksi.

### A.2 Basis Filosofis dari Pancasila

Sila kedua — "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" — menjadi rujukan normatif bahwa setiap kebijakan dan struktur ekonomi harus **mengabdi pada manusia**, bukan manusia yang mengabdi pada sistem. Ini melahirkan turunan prinsip:

- Ekonomi sebagai sarana (wasilah), bukan tujuan (ghayah).

- Pembangunan ekonomi harus manusiawi (people-centered development), bukan sekadar pertumbuhan angka PDB.

- Penolakan terhadap segala bentuk perbudakan modern: kerja paksa, upah di bawah standar hidup layak, union-busting, dsb.

### A.3 Basis Teologis dari Islam

Dalam Islam, konsep *karamah insaniyah* (kemuliaan manusia) berakar dari QS. Al-Isra ayat 70: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam..." Kemuliaan ini bersifat universal — diberikan kepada seluruh manusia tanpa memandang agama, suku, atau status sosial-ekonominya. Implikasi ekonominya sangat konkret:

- Pekerja tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas semata; upah harus dibayarkan sebelum "keringatnya kering" (hadits riwayat Ibnu Majah), simbol dari penghormatan atas jerih payah manusia.

- Larangan riba sebagian ditafsirkan ulama kontemporer (misalnya M. Umer Chapra, M. Nejatullah Siddiqi) justru sebagai perlindungan martabat manusia dari jerat utang yang mendehumanisasi.

- Konsep *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dalam maqashid syariah menjadi payung bagi jaminan kebutuhan dasar sebagai hak, bukan belas kasihan.

### A.4 Sintesis: Manusia sebagai Tujuan, Bukan Alat

Titik temu keduanya melahirkan prinsip induk bab ini: **manusia adalah maqashid (tujuan), sistem ekonomi adalah wasilah (sarana)**. Setiap kali sarana (pasar, kebijakan, teknologi) mulai mendominasi dan mereduksi tujuan (martabat manusia), di situlah sistem dianggap menyimpang dan perlu dikoreksi — baik dari sisi konstitusi Pancasila maupun fiqh muamalah Islam.

---

## B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

### B.1 Homo Economicus — Genealogi dan Kritiknya

Konsep ini lahir dari tradisi utilitarianisme (Bentham, Mill) dan diformalkan matematis oleh ekonomi neoklasik abad ke-19–20. Asumsi dasarnya:

- Rasionalitas sempurna (perfect rationality)

- Informasi lengkap (complete information)

- Motivasi tunggal: maksimalisasi utilitas/keuntungan pribadi (self-interest maximization)

Kritik yang biasa diangkat:

1. **Kritik empiris** — perilaku manusia nyata sering tidak rasional secara ketat (lihat behavioral economics: Kahneman, Thaler) — manusia punya bias, altruisme, dan pertimbangan sosial yang tidak terjelaskan model ini.

2. **Kritik moral** — model ini secara implisit melegitimasi keserakahan (greed) sebagai rasionalitas, sehingga eksternalitas sosial (kesenjangan, kerusakan lingkungan) dianggap sebagai "biaya wajar" dari efisiensi pasar.

3. **Kritik ontologis** — manusia direduksi menjadi makhluk satu dimensi (economic animal), mengabaikan dimensi spiritual dan sosialnya.

### B.2 Homo Islamicus — Rasionalitas yang Dibingkai Nilai

Konsep ini dikembangkan oleh para ekonom Islam kontemporer (M.A. Mannan, M.N. Siddiqi, Monzer Kahf) sebagai tandingan homo economicus. Ciri-cirinya:

- **Rasionalitas bersyarat (bounded/value-based rationality)**: manusia tetap rasional, tetapi rasionalitasnya tunduk pada batas syariah (halal-haram).

- **Fungsi utilitas ganda**: bukan hanya utilitas duniawi (maslahah dunyawiyah), tetapi juga utilitas akhirat (falah ukhrawiyah) — sehingga tindakan seperti bersedekah, yang secara neoklasik "irasional" (mengurangi kekayaan tanpa imbalan material), justru rasional dalam kerangka Islam karena menghasilkan pahala dan ketenangan batin (sakinah).

- **Preferensi altruistik built-in**: berbeda dari homo economicus yang altruismenya harus "dipaksakan" lewat mekanisme eksternal (pajak, regulasi), homo Islamicus memiliki dorongan berbagi sebagai bagian dari identitas keimanannya sendiri.

### B.3 Manusia Pancasila — Individu dalam Bingkai Kekeluargaan

Konsep manusia Pancasila (sering merujuk pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi kekeluargaan) menempatkan individu sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitas:

- Hak individu (kepemilikan, usaha, kebebasan ekonomi) diakui — tercermin dari semangat sila kelima soal kesejahteraan tiap warga.

- Namun hak ini dijalankan dalam semangat **kekeluargaan dan gotong royong** (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan").

- Berbeda dari individualisme liberal maupun kolektivisme sosialis, manusia Pancasila adalah individu yang **secara sukarela** menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan bersama, bukan karena dipaksa negara maupun pasar.

### B.4 Tabel Sintesis Tiga Model

| Aspek | Homo Economicus | Homo Islamicus | Manusia Pancasila |

|---|---|---|---|

| Motivasi utama | Maksimalisasi utilitas pribadi | Maslahah dunia + falah akhirat | Keseimbangan hak pribadi & kewajiban sosial |

| Batasan perilaku | Hukum positif & pasar bebas | Syariah (halal-haram) | Norma adat & kekeluargaan |

| Pandangan atas orang lain | Kompetitor/mitra transaksi | Saudara seiman (ukhuwwah) | Sesama warga bangsa |

| Sikap atas kekayaan | Akumulasi tanpa batas moral | Amanah, wajib dibagi (zakat) | Alat kesejahteraan bersama |

| Kelemahan utama | Individualistik, materialistik | Berpotensi eksklusif jika sempit dipahami | Berpotensi kabur/tak operasional jika tanpa instrumen konkret |

### B.5 Sintesis Integratif Final

Sintesis yang diajukan bab ini bukan sekadar menjumlahkan ketiga model, melainkan membangun model baru: **manusia rasional-multidimensi** yang:

1. Tetap mengejar kepentingan pribadi yang sah (halal, produktif),

2. Dibatasi oleh nilai transenden (syariah) agar tidak eksploitatif,

3. Terikat oleh solidaritas sosial (gotong royong) yang bersifat sukarela dan built-in, bukan paksaan negara semata.

---

## C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

### C.1 Konsep Khilafah dalam Ekonomi

QS. Al-Baqarah ayat 30 menjadi rujukan utama: manusia diciptakan sebagai *khalifah* (pengelola/wakil) di bumi. Dalam konteks ekonomi, ini melahirkan beberapa prinsip turunan:

- **Kepemilikan relatif, bukan absolut** — manusia hanya "menguasai" (yamlik), bukan "memiliki secara mutlak" (yamluk haqiqatan) sumber daya alam.

- **Akuntabilitas ganda** — setiap pemanfaatan sumber daya (tambang, hutan, air, lahan) harus dipertanggungjawabkan baik secara horizontal (kepada masyarakat dan negara) maupun vertikal (kepada Allah kelak di akhirat).

- **Larangan *ifsad fil ardh* (kerusakan di bumi)** — eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem dianggap melanggar mandat kekhalifahan itu sendiri.

### C.2 Basis Konstitusional dari Pancasila

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Prinsip ini secara struktural paralel dengan konsep khalifah:

- Negara (sebagai representasi kolektif rakyat) berperan sebagai "pemegang amanah" pengelolaan sumber daya — bukan pemilik mutlak yang bisa berbuat sekehendaknya.

- Tujuan akhir pengelolaan adalah kemakmuran rakyat secara keseluruhan (bukan sekadar pendapatan negara atau keuntungan segelintir korporasi).

### C.3 Implikasi Praktis

Beberapa turunan konkret dari prinsip ini yang biasanya dibahas:

- Kontrak karya pertambangan dan kehutanan harus tunduk pada prinsip *maslahah ammah* (kepentingan publik), bukan semata kontrak bisnis privat.

- Konsep *hima* dalam fiqh Islam klasik (kawasan konservasi yang dilindungi negara untuk kepentingan umum) relevan dengan kebijakan kawasan konservasi modern di Indonesia.

- Isu keadilan antargenerasi (intergenerational justice) — sumber daya alam harus dikelola dengan mempertimbangkan hak generasi mendatang, sejalan dengan konsep keberlanjutan ekologis yang nanti dibahas di Bab 5F.

---

## D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

### D.1 Pemetaan Tiga Sistem Ekonomi Besar

**Kapitalisme (Liberal-Individualis)**

- Fondasi filosofis: individualisme John Locke, kebebasan pasar Adam Smith.

- Kekuatan: mendorong inovasi, efisiensi, insentif kerja keras.

- Kelemahan struktural: "invisible hand" tidak otomatis menghasilkan keadilan distributif; historisnya melahirkan revolusi industri yang eksploitatif dan kesenjangan tajam (fenomena yang dikritik habis oleh Marx maupun ulama-ulama ekonomi Islam abad ke-20).

**Sosialisme/Komunisme (Kolektivis)**

- Fondasi filosofis: materialisme historis Marx, penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi.

- Kekuatan: menjamin pemerataan (dalam teori).

- Kelemahan struktural: menghapus insentif individu, sejarah mencatat berujung pada represi kebebasan ekonomi dan kegagalan alokasi sumber daya (masalah kalkulasi ekonomi yang diangkat Hayek/Mises).

**Pancasila-Islam (Integratif-Transendental)**

- Fondasi filosofis: tauhid + kekeluargaan.

- Ciri unik: memasukkan **dimensi ketiga** yang tidak dimiliki kedua sistem sebelumnya — dimensi ilahi/transenden sebagai pengikat moral yang tidak bisa digantikan hukum positif semata.

- Argumentasi kunci: hukum positif (pengawasan negara) punya keterbatasan — bisa dihindari, dimanipulasi, atau lemah penegakannya. Kesadaran ketuhanan (muraqabah — merasa selalu diawasi Allah) menjadi mekanisme kontrol internal yang bekerja bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal.

### D.2 Instrumen Konkret Penjaga Keseimbangan

- Kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi (mendorong produktivitas) — namun dibatasi oleh:

  - Zakat (kewajiban redistribusi otomatis)

  - Larangan riba (mencegah akumulasi kekayaan lewat eksploitasi utang)

  - Larangan monopoli dan ihtikar/penimbunan (menjaga mekanisme pasar tetap sehat)

  - Prinsip gotong royong dan koperasi (soko guru ekonomi nasional menurut Pasal 33)

### D.3 Argumen Keunggulan Komparatif

Argumen yang biasanya diajukan: sistem Pancasila-Islam tidak sekadar "jalan tengah" pasif antara kapitalisme dan sosialisme (yang sering dianggap kompromi lemah), melainkan sistem dengan **fondasi ontologis sendiri** — karena mengikat kepatuhan ekonomi bukan hanya pada hukum negara, tapi juga pada kesadaran transenden yang bersifat internal dan permanen.

---

## E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

### E.1 Ketuhanan sebagai Fondasi, Bukan Sekadar Sila Formal

Bab ini menekankan bahwa sila pertama tidak boleh dipahami sebagai formalitas administratif (sekadar "mengakui adanya Tuhan"), melainkan sebagai **prinsip pengorganisasi (organizing principle)** yang meresap ke seluruh sila-sila lain dan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk ekonomi. Ini sejalan dengan pandangan founding fathers (khususnya Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila) bahwa sila pertama adalah "sila yang menjiwai" sila-sila lainnya.

### E.2 Konsep Tauhid Uluhiyah dalam Muamalah

Dalam Islam, tauhid tidak berhenti pada keyakinan teologis (tauhid rububiyah — mengakui Allah sebagai pencipta), tetapi meluas ke tauhid uluhiyah — mengesakan Allah dalam seluruh aspek peribadatan, termasuk aktivitas muamalah (ekonomi). Ini berarti:

- Setiap transaksi ekonomi punya dimensi ibadah.

- Ketundukan pada aturan syariah ekonomi (menghindari riba, gharar, maysir) adalah bentuk konkret tauhid dalam praktik, bukan sekadar ritual.

### E.3 Legitimasi Konstitusional bagi Integrasi Nilai Syariah

Poin krusial yang biasanya menjadi argumen penutup bab: karena Indonesia bukan negara sekuler (yang memisahkan total agama dari negara) maupun negara agama formal (theocracy), melainkan negara Pancasila yang **religius namun pluralis**, maka nilai-nilai ketuhanan — termasuk nilai ekonomi syariah — punya ruang legitimasi konstitusional untuk diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi nasional, selama tidak menegasikan prinsip kebhinekaan dan hak kelompok non-Muslim.

---